Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (PANSUS 6) Kabupaten Bangka Selatan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka menindaklanjuti jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka Selatan khususnya Panitia Khusus 6 (PANSUS 6) DPRD Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 21 Juni 2021 bertempat ruang rapat kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat  (PANSUS 6) Kabupaten Bangka Selatan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini diterima oleh Bapak Yossi Hervandi SE, MM selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Ahmad Riananda, SH, M.Si sebagai Pelaksana pada sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 

Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat  (PANSUS 6) Kabupaten Bangka Selatan ini diketuai oleh Bapak Drs. Armadi, SE. MM  dan Bapak Berry Febrianto, SH sebagai Wakil ketua Pansus 6 Kabupaten Bangka Selatan.

Ada beberapa point yang dibahas pada kunjungan Kerja tersebut antara lain : Peraturan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Pergub tentang Sisdur, Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Standar Belanja Daerah.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi telah disahkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Terkait tugas PA/KPA dalam hal melakukan perikatan /perjanjian kerja sama. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021). Termaktub bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kemudian dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BY CREATED : Andy putra Martadinata, ST