TUPOKSI

Subbidang Pelaporan dan Pembinaan BLUD, mempunyai tugas :
  • Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD
  • Menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran neraca BLUD secara periodik
  • Melakukan koreksi jurnal penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD
  • Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD
  • Menyiapkan bahan laporan penerimaan dan keuangan BLUD
  • Menyiapkan bahan pembinaan keuangan BLUD
  • Menyiapkan bahan identifikasi kelengkapan data dan dokumen sebagai dasara dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

  • Menyiapkan bahan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

  • Menyipakan bahan laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

  • Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi terkait penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota

  • Menyiapkan bahan pengelolaan dan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota
  • Menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan secara berkala hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota seerta dana-dana lain yang bersumber dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

  • Menyampaikan bahan laporan hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Pemerintahan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

  • Melakukan pembinaan, fasilitasi dan klarifikasi laporan hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
  • Melakukan tugas kedinasan yang lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  • Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,