TUPOKSI

Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas :
  • Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
  • Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
  • Pelaksanaan fungsi BUD
  • Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai fungsi :
  • Pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
  • Pengendalian pelaksanaan APBD
  • Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daeah
  • Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk
  • Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
  • Penyimpanan uang daerah; Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)
  • Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  • Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah
  • Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas
  • Pelaksanaaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
  • Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
  • Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketuga (PPK)
  • Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan
  • Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah
  • Pelaksanaan system akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah
  • Penyusunan laporan keungan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  • Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah
  • Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota
  • Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota
  • Penyajian informasi keuangan dan aset daerah
  • Pengkoordonasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
  • Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah
  • Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
  • Kepala BPKAD selaku pembantu Pengelola Aset/Barang Milik Daerah mempunyai fungsi
  • Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah
  • Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah
  • Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
  • Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan,penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur
  • Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; Pemberian bantuan kepada pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.